RIAUIN.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau segera membentuk panitia khusus untuk menyikapi konflik-konflik lahan di Provinsi Riau. Salah satunya konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Siberakum di Kuantan Singingi dengan perusahaan Duta Palma.
Pembentukan pansus ini sudah mendapat lampu hijau dari Wakil Ketua DPRD Riau, Syafruddin Poti dan mendapat dukungan dari mayoritas anggota legislatif.
"Kasus-kasus konflik lahan harus kita tuntaskan, jangan sampai ini menjadi ternak konflik. Kasusnya sudah 10, 20 tahun, panenya hari ini," kata Poti, Kamis (7/10/2021).
Oleh sebab itu kasus-kasus konflik lahan ini perlu diuraikan satu per satu, sehingga tidak menumpuk dan malah mempersulit penyelesaiannya.
"Saat ini surat persetujuan bersama untuk membentuk pansus ini sudah diteken, artinya kita sudah dapat dukungan," kata Anggota Komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan.
Dengan dibentuknya pansus diharapkan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik lahan di Riau, terutama yang banyak terjadi itu konflik antara masyarakat dengan korporasi.
Saat ini sudah banyak pengaduan mengenai konflik lahan yang masuk ke DPRD Riau. Hanya saja belum dapat ditindaklanjuti karena tersandung belum adanya pansus.
"Masalah lahan ini sudah ada datanya, tinggal mensinkronkan saja. Dengan adanya pansus, maka kita tinggal memanggil, mencari fakta dan data," ucap Politisi PAN itu. -vie